Pemerintah India baru-baru ini menetapkan tiga Undang-undang (UU) pertanian dengan tujuan merombak aturan pengadaan dan penetapan harga pangan serta mengizinkan perusahaan swasta mengakses langsung ke setor pertanian. Pemerintah melalui Perdana Menteri Narendra Modi menjamin UU tersebut tidak akan merugikan dan bahkan melipatgandakan pendapatan petani.
Namun tidak demikian depan para petani. Mereka beranggapan sebaliknya bahwa UU tersebut justru merugikan. Akibatnya, walau kedua belah pihak (pemerintah dan serikat petani) telah mengadakan pertemuan sejumlah enam kali, tetapi tidak berhasil menemukan kata sepakat.
Puluhan ribu petani bahkan menggelar demonstrasi menentang tiga undang-undang tersebut pada Mingu (13/12). Mereka menolak UU pertanian terbaru yang dianggap merugikan. Bahkan, pemimpin serikat petani Sayukta Kisan Andolan sampai mengancam akan memenuhi Delhi dengan traktor demi menyuarakan penolakan terhadap UU pertanian.
Penolakan petani ini tidak hanya didukung sekitar 30 serikat petani, melainkan juga oleh partai oposisi dan beberapa ekonom senior India. Salah satunya menyatakan bahwa UU itu cacat dan akan merugikan kaum tani karena lebih melayani kepentingan perusahaan swasta.